Arsip Blog

Surat Terbuka untuk Kepala BPN


Ada Pungli Pengurusan Roya di BPN Kota Baubau?

Jawaban pertanyaan di atas = YA, jika pengurusan Roya ternyata hanya Rp 50.000.

Baca juga link berikut

Tulisan ini adalah surat saya kepada Kepala BPN Kota Baubau

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan yang Bapak pimpin apalagi bawahan Bapak memakai pin Reformasi Birokrasi, maka dengan ini saya mengadukan pelayanan pegawai di lembaga Bapak yang sangat tidak mendukung reformasi birokrasi dimaksud.

Pada hari Selasa, 3 September 2013 sebelum jam 11 siang saya datang ke Kantor BPN Kota Baubau untuk mengurus Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) atas tanah saya berdasarkan Surat dari Kantor Cabang Bank BNI Cabang Baubau Nomor Bau/9/082/R tanggal 29 Januari 2013. Petugas loket yang menerima saya adalah Dirham NIP.197804062007011002. Setelah Tanda Terima Dokumen dibuat, oleh pegawai tersebut saya dimintai biaya pengurusan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Karena jumlah tersebut menurut saya cukup besar sehingga sambil saya menyerahkan uang, saya meminta kuitansi pembayaran dan penjelasan maksud pembayaran. Tapi oleh ybs dijawab tidak disiapkan kuitansi dan tidak menjelaskan maksud pembayaran. Menurut ybs hal seperti ini sudah sering terjadi. Karena saya ingin mengkonfirmasi ke pihak Bank BNI, maka ybs mengembalikan uang saya.

Setelah kembali dari Bank BNI sebelum jam 12.00 siang, dan tanpa mempersoalkan lagi jumlah pembayaran, saya menyampaikan agar proses permohonan Roya atas tanah saya dilanjutkan, namun oleh ybs tidak dapat melanjutkan dan menyuruh saya datang esok hari sambil mengambil dan meremas Tanda Terima Dokumen yeng belum ditandatangani lalu dibuang di keranjang sampah. Kemudian pergi meninggalkan saya, tetapi dia lupa Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 3382/2013 berbarcode, sudah ditandatangani dan sudah distempel ada ditangan saya (fotocopy saya lampirkan). Saat itu tidak ada antrian. Mohon Bapak dengan besar hati menilai apakah yang telah dilakukan bawahan Bapak menunjukkan reformasi birokrasi sesuai dengan pin yang mereka pakai.

Setelah kejadian ini, muncul pertanyaan saya:

  • Benarkah biaya pengurusan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) sebesar Rp
    300.000 (tiga ratus ribu rupiah)?
  • Kenapa tidak disiapkan kuintasi? Sehingga masyarakat lebih jelas apa saja yang
    harus dibayar.
  • Apakah cukup jawaban dari petugas bahwa hal ini sudah biasa kami lakukan?

Untuk mendukung keraguan saya tersebut bersama ini saya melampirkan pula beberapa berita atau tulisan di internet tentang besarnya biaya Roya. Jika isi berita yang saya lampirkan ini salah, mohon pihak BPN Kota Baubau lebih terbuka menyampaikan ke masyarakat dan saya siap membantu mensosialisasikannya di lingkungan kerja saya, SMAN 1 Baubau bahkan di internet.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih KARENA TANPA KORUPSI NEGARA BISA
BERBUAT LEBIH BANYAK.

Perlu Bapak ketahui bahwa pada saat saya mengantar Surat ini ke Kantor BPN Kota Baubau keesokan harinya, Dirham dengan sangat arogan dan penuh emosi ingin memukul saya di hadapan teman-temannya. Maklum di kandang sendiri. Tetapi tidak pernah menjawab berapa sebenarnya biaya pengurusan Roya.

Wahai Generasi Muda, YANG BIASA BELUM TENTU YANG BENAR, dan BANGSA INI SUDAH SEMAKIN TERPURUK KARENA MEMPERTAHANKAN KEBIASAAN BURUK

Iklan

Formula Menghitung Selang Waktu


Minggu ini, saya mendapat tugas membuat Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) per April 2012 untuk SKPD SMA Negeri 1 Baubau. Salah satu bagian yang rumit dan biasanya tidak valid adalah menentukan masa kerja pegawai/guru. Hal itu disebabkan data yang diambil adalah data tahun-tahun sebelumnya. Ada yang bilang “jika data yang diambil adalah data tahun lalu, berarti masa kerja masing-masing pegawai tinggal ditambah 1 tahun”. Masalah muncul jika dalam selang waktu tersebut ada yang sudah diupdate dan ada yang belum. Bagaimana cara membedakan data yang sudah diupdate dengan data yang belum diupdate? Jika data pada tahun ini sudah tidak valid, maka makin bertambahnya waktu akan semakin tidak valid, karena pada “zamannya komputer” seperti saat ini, orang selalu dimanjakan dengan copy paste. Padahal kalau kita mau jujur, surat dalam bentuk teks pun biasanya menjadi salah dan keliru di beberapa tempat gara-gara kebiasaan copy paste.

Read the rest of this entry

Eksotika Pantai Nirwana, Kota Baubau


image

Beginilah suasana pantai Nirwana yang terletak di Kota Baubau, provinsi Sulawesi Tenggara. Obyek wisata laut ini, masih cukup asli dan alami. Baik dari segi fisik alamnya maupun dari pengelolaannya. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 9 km dari pusat Kota Baubau.
Anda yang berwisata ke Baubau tanpa kendaraan sendiri, dapat mencapai obyek wisata dengan hanya mengeluarkan ongkos Rp 5.000 saja. Sebenarnya, jika Anda menyukai wisata petualangan, Anda dapat menempuhnya dengan jalan kaki. Dengan mengambil rute arah perbukitan Kota Baubau, Anda akan diberi bonus pemandangan pantai Pulau Buton dan Pulau Muna dengan pasir putihnya, sangat jelas terlihat dan tentu mempesona. Banyak hal yang akan Anda temui dari rute tersebut mulai dari peninggalan bersejarah Benteng Keraton Buton yang merupakan benteng terluas Read the rest of this entry

Indonesia Go Open Source (IGOS)


Kota Bau-Bau dan Kabupaten Wajo wakil dari Indonesia Timur.

Peserta Pelatihan OSS Angkatan IISalah satu langkah yang dilakukan oleh Kementrian Riset dan Teknologi (RISTEK) Republik Indonesia khususnya Asisten Deputi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka merealisasikan penggunaan dan pemanfaatan piranti lunak legal berbasis Open Source (OSS) adalah Program Indonesia Go Open Source (IGOS).

Gerakan Indonesia Go Open Source dideklarasikan pada tanggal 30 Juni 2004 dan ditandatangani oleh 5 (lima) Menteri, yaitu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Pada IGOS-II (27 Mei 2008) berkembang menjadi 18 Kementrian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Varian LINUX

Varian LINUX

Training of  Trainers (TOT) untuk migrasi OSS Gelombang II, telah berlangsung pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 14 – 17 Juni 2010, bertempat di Lab. Test RISTEK Lantai 23 Gedung II BPPT Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat. Utusan dari Kota Bau-Bau sebanyak 3 orang terdiri dari Wujuddin (SMA Negeri 1 Bau-Bau), Laode Ali Haru dan Ahmad Hudaya (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau). Untuk melihat Daftar Peserta TOT Angkatan II klik di sini.

Untuk mendukung Surat Edaran Menkominfo RI Nomor :  05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open SOurce Software (OSS) (Lihat Surat Edaran Selengkapnya). Point pertama dari Surat Edaran tersebut adalah dimohon perhatian Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengecek dan menghapus semua perangkat lunak tidak legal di lingkungannya dan selanjutnya menggunakan Free Open Source Software (FOSS) yang berlisensi bebas dan legal. Hal itu dimaksud untuk menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dinyatakan pula dalam surat edaran tersebut, bahwa paling lambat 31 Desember 2011 seluruh Instansi Pemerintah sudah menerapkan penggunaan perangkat lunak legal.