Surat Terbuka untuk Kepala BPN

Ada Pungli Pengurusan Roya di BPN Kota Baubau?

Jawaban pertanyaan di atas = YA, jika pengurusan Roya ternyata hanya Rp 50.000.

Baca juga link berikut

Tulisan ini adalah surat saya kepada Kepala BPN Kota Baubau

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan yang Bapak pimpin apalagi bawahan Bapak memakai pin Reformasi Birokrasi, maka dengan ini saya mengadukan pelayanan pegawai di lembaga Bapak yang sangat tidak mendukung reformasi birokrasi dimaksud.

Pada hari Selasa, 3 September 2013 sebelum jam 11 siang saya datang ke Kantor BPN Kota Baubau untuk mengurus Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) atas tanah saya berdasarkan Surat dari Kantor Cabang Bank BNI Cabang Baubau Nomor Bau/9/082/R tanggal 29 Januari 2013. Petugas loket yang menerima saya adalah Dirham NIP.197804062007011002. Setelah Tanda Terima Dokumen dibuat, oleh pegawai tersebut saya dimintai biaya pengurusan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Karena jumlah tersebut menurut saya cukup besar sehingga sambil saya menyerahkan uang, saya meminta kuitansi pembayaran dan penjelasan maksud pembayaran. Tapi oleh ybs dijawab tidak disiapkan kuitansi dan tidak menjelaskan maksud pembayaran. Menurut ybs hal seperti ini sudah sering terjadi. Karena saya ingin mengkonfirmasi ke pihak Bank BNI, maka ybs mengembalikan uang saya.

Setelah kembali dari Bank BNI sebelum jam 12.00 siang, dan tanpa mempersoalkan lagi jumlah pembayaran, saya menyampaikan agar proses permohonan Roya atas tanah saya dilanjutkan, namun oleh ybs tidak dapat melanjutkan dan menyuruh saya datang esok hari sambil mengambil dan meremas Tanda Terima Dokumen yeng belum ditandatangani lalu dibuang di keranjang sampah. Kemudian pergi meninggalkan saya, tetapi dia lupa Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 3382/2013 berbarcode, sudah ditandatangani dan sudah distempel ada ditangan saya (fotocopy saya lampirkan). Saat itu tidak ada antrian. Mohon Bapak dengan besar hati menilai apakah yang telah dilakukan bawahan Bapak menunjukkan reformasi birokrasi sesuai dengan pin yang mereka pakai.

Setelah kejadian ini, muncul pertanyaan saya:

  • Benarkah biaya pengurusan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) sebesar Rp
    300.000 (tiga ratus ribu rupiah)?
  • Kenapa tidak disiapkan kuintasi? Sehingga masyarakat lebih jelas apa saja yang
    harus dibayar.
  • Apakah cukup jawaban dari petugas bahwa hal ini sudah biasa kami lakukan?

Untuk mendukung keraguan saya tersebut bersama ini saya melampirkan pula beberapa berita atau tulisan di internet tentang besarnya biaya Roya. Jika isi berita yang saya lampirkan ini salah, mohon pihak BPN Kota Baubau lebih terbuka menyampaikan ke masyarakat dan saya siap membantu mensosialisasikannya di lingkungan kerja saya, SMAN 1 Baubau bahkan di internet.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih KARENA TANPA KORUPSI NEGARA BISA
BERBUAT LEBIH BANYAK.

Perlu Bapak ketahui bahwa pada saat saya mengantar Surat ini ke Kantor BPN Kota Baubau keesokan harinya, Dirham dengan sangat arogan dan penuh emosi ingin memukul saya di hadapan teman-temannya. Maklum di kandang sendiri. Tetapi tidak pernah menjawab berapa sebenarnya biaya pengurusan Roya.

Wahai Generasi Muda, YANG BIASA BELUM TENTU YANG BENAR, dan BANGSA INI SUDAH SEMAKIN TERPURUK KARENA MEMPERTAHANKAN KEBIASAAN BURUK

About wujuddin

Saya lahir di Kanakea, Maret 24, 1971 Pendidikan formal saya Kimia, tetapi sekarang lebih suka mengajar TIK.

Posted on Oktober 30, 2013, in Opini, Serba-Serbi and tagged , , , . Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. waow …. luar biasa makan uangnya (korupsi)

  2. seharusnya pihak BPN memberikan balasan dan klarifikasi atas surat Bapak, Kepala BPN hrus segera menindaklanjuti dengan memeriksa kebenaran surat bapak, jika benar maka harus ada permintaan maaf dan penyampaian ke pihak masyarakat umum tentang hal ini. kondisi “pungli” seperti ini yang menyebabkan timbul sikap “Apriori” ataupun “mosi tidak percaya” masyarakat dengan pihak-pihak pelayan publik dalam hal ini “PNS” yang bekerja pada institusi pemerintahan.
    Hal ini juga yg menjadi momok bagi orang awam saat berurusan dengan hal2 yg terkait dengan instansi pemerintahan, bahasanya selalu dipersulit lah atau minta bayaran ini-itu. akhirnya orang lebih memilih memberikan pembayaran lebih ke “perantara” yang punya koneksi bagus dengan instansi pemerintah untuk mengurusnya. tinggal terima beres-lah…ini yg sudah jadi keumuman sekarang pak…Miris yaa kondisi negeri kita. walaupun tidak seluruhnya seperti itu tapi saya yakin lebih 70% kondisinya seperti itu😦

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: